FORUM DISKUSI

Warga Sekitar Danau Toba Punya Hak Saham  

  RSS

(@dyahtujansariputri_dyahtujansariputri)
New Member
Joined: 2 tahun  ago
Posts: 1
22/07/2016 5:09 pm  

MEDAN- Pengembangan Danau Toba beserta kawasannya membutuhkan dukungan masyarakat setempat. Namun masyarakat tak sekadar memberi dukungan saja. Mereka juga harus mendapat manfaatnya. 

Pemerhati kawasan Danau Toba sekaligus Direktur Pusat Studi Ekonomi Rakyat (Pusera) RE Nainggolan mengatakan, sebuah kekeliruan jika masyarakat dipersepsikanhanyasekadarmemberi dukungan pengembangan kawasan Danau Toba. 

Masyarakat juga perlu mendapat keuntungan dari dukunganya tadi. Nah,keterlibatan masyarakat itu pun perlu diwadahi dalam sebuah regulasi. Oleh karena itulah, kepala daerah di tujuh 7 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba bersama DPRD setempat sepatutnya segera membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur keterlibatan masyarakat. 

RE Nainggolan mengusulkan, salah satu poin krusial dalam pembahasan perda itu nantinya menyangkut kepemilikan saham bagi masyarakat terhadap investor yang akan menanamkan investasinya di sana. 

“Masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba kami harapkan dapat ikut serta dan mendorong pengembangan investasi di kawasan tersebut. Masyarakat harus menjadi bagian sentral. Kami minta bupati di sekitar kawasanDanauTobabisamengeluarkan perda tentang kepemilikan saham bagi masyarakat,” ujar RE Nainggolan, Selasa (7/6). 

Dikatakan Nainggolan, pihaknya bersama Universitas Tapanuli (Unita) telah melakukan penelitian terhadap masyarakat di tujuh kawasan sekitar Danau Toba terkait dengan keberadaan Badan Otorita Danau Toba. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 97 persen masyarakat mendukung keberadaan badan tersebut. 

“Jadi dari hasil penelitian yang kami buat pada Mei 2016, ada 97 persen masyarakat yang mendukung, yakni 52 persen masyarakat setuju dan 45 persen masyarakat sangat setuju. Hanya ada 3 persen masyarakat yang mengambang. Ini artinya masyarakat sangat menyetujui keberadaan Badan Otorita Danau Toba,” sebut Nainggolan. 

Dukungan masyarakat ini menurut Nainggolan, harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang good will yakni dengan menerapkan aturan terkait keterlibatan masyarakat. Jadi, jika masyarakat memiliki lahan maka mereka otomatis mempunyai saham dalam investasi yang bakal ditanamkan investor nantinya. 

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga mengatakan, aturan yang akan dibuat masingmasing kepala daerah di sekitar kawasan Danau Toba itu memang merupakan keharusan. “Itumemangkeharusan, dan masing-masing harus membuat perda. 

Dalam perda itulah nanti akan dihimpun partisipasi masyarakat, namunbukanmembebani masyarakat,” kata Hasban. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) Nelson Lumbantoruan mengatakan, sebelum masyarakat memberi dukungan, maka mereka perlu diberi pemahaman tentang pentingnya pengembangan kawasan Danau Toba. 

Termasuk juga menyangkut keberadaan Badan Otorita Danau Toba hadir bukan untuk mengambil hak-hak masyarakat. Badan tersebut, kata dia, akan mengerjakan kawasan yang sudah di serahkan oleh pemerintah daerah. 

Contohnya Pemkab Tobasa sudah menyerahkan kawasan Sibisa.”Jadimasyarakattidakperlu ketakutanterlebihdahulu. Namun mulai saat ini masyarakat harus dibekali pemahaman bagaimana dirinya terlibat dalam pengembangan Danau Toba, sekaligus mendapat manfaatnya,” ujarnya. 

Sumber :   http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=32&date=2016-06-08


ReplyQuote
Share: