Zona Halal Danau Toba Dinilai Tidak Tepat Atasi Masalah Pariwisata

Medan – Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan menegaskan, penurunan jumlah wisatawan ke Danau Toba yang menjadi salah satu tujuan wisata lokal, nasional bahkan internasional, bukan karena persoalan zona halal di lokasi wisata tersebut.

“Penurunan wisatawan karena pemerintah provinsi maupun kabupaten di daerah tersebut, selama ini absen dan membiarkan lokasi wisata itu terbengkalai. Tidak ada gerakan menata Danau Toba,” ujar Sutrisno Pangaribuan kepada SP di Medan, Sumut, Rabu (25/1) malam.

Sutrisno mengatakan, penataan kawasan Danau Toba yang disahuti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Badan Otorita Danau Toba, karena pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memiliki rencana jelas dalam menata Danau Toba.

“Dengan adanya pernyataan dari pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata provinsi, yang merencanakan membangun zona halal di kawasan Danau Toba, merupakan bagian dari sesat berpikir dan kesadaran diskriminatif. Pernyataan ini bisa membahayakan,” katanya.

Menurutnya, rencana dari aksi pembangunan zona halal itu bisa menimbulkan persepsi negatif, bahwa selama ini Danau Toba berada di kawasan haram. Padahal, penurunan kunjungan wisatawan bukan karena persoalan tersebut. Apalagi, banyak hidangan halal di daerah itu.

“Permasalahan sesungguhnya karena pemerintah provinsi tidak memiliki strategi di bidang pariwisata. Mereka lebih suka membangun fasilitas ke sektor-sektor perkebunan. Bahkan ketika danau toba kotor, bau, tidak satu pun pejabat pemprov yang bersedia melakukan langkah konkrit,” ungkapnya.

Ditambahkan, kunjungan wisatawan menurun karena selama ini insfrastruktur jalan, transportasi danau hingga fasilitas pendukung, dan juga kesiapan sosial masyarakat di kawasan Danau Toba, sama sekali tidak pernah disentuh pemerintah provinsi.

“Jika rencana pembangunan zona halal sebaiknya diabaikan. Jika disetujui maka sebaiknya tidak menggunakan dana APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten. Bila terlanjur dianggarkan maka sebaiknya tidak digunakan. Itu gagasan tidak benar dan menyesatkan,” imbuhnya.

Sutrisno menyampaikan, pengelolaan pariwisata membawa kemajuan bukan karena zonasi halal melainkan pemerintah dan masyarakat memiliki kesadaran dan gerakan bersama. Zonasi halal justru memperlambat kemajuan Danau Toba.

“Jika tidak paham dalam mengelola pariwisata maka sebaiknya pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata belajar dengan berkunjung ke Bali, Lombok, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bunaken, Bangka Belitung. Silahkan ditanya para wisatawan, mereka mengunjungi lokasi itu karena ada zonasi halal-nonhalal,” ujarnya.

Disebutkan, Sumut adalah miniatur Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi berhenti berpikir diskriminatif dengan hal- hal yang tidak berhubungan dengan kemajuan. Danau Toba sudah lama plural dalam berbagai hal, maka tidak perlu membuat perbedaan menjadi alat pemisah.

 

/beritasatu

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *