Kemenhub: Penumpang Perahu Tradisional Harus Pakai Pelampung!

Jakarta – Pascakebakaran KM Zahro Express, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kembali kewajiban nakhoda. Termasuk nakhoda kapal tradisional harus memastikan penumpangnya berpelampung.

Instruksi Kemenhub kepada nakhoda ini dituangkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ir A Tonny Budiono MM dalam Instruksi Nomor UM.008/I/II/DJPL-17 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kewajiban Nakhoda dalam Penanganan Penumpang Selama Pelayaran.

Dalam instruksi tersebut, Dirjen Hubla menginstruksikan kepada seluruh kepala unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla untuk memerintahkan kepada seluruh pemilik perusahaan pelayaran, keagenan, dan nakhoda agar, sebelum melakukan pelayaran, melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Instruksi ini juga mengharuskan nakhoda memastikan beberapa hal berikut sebelum kapal berlayar, antara lain:

1. Kesesuaian antara jumlah penumpang dalam manifes dan jumlah penumpang yang ada di atas kapal yang memiliki tiket;
2. Awak kapal harus melakukan pengenalan penggunaan baju pelampung;
3. Awak kapal menunjukkan jalur keluar darurat (emergency escape) dan tempat berkumpul (muster station) serta perintah penyelamatan diri kepada penumpang kapal;
4. Awak kapal menunjukkan tempat-tempat penyimpanan alat keselamatan kapal dan pengoperasiaanya;
5. Keberangkatan kapal tradisional yang memuat penumpang wajib memakai jaket penolong (life jacket) khusus kapal penumpang yang melayani Kepulauan Seribu, Danau Toba, Lombok, Padang Bai, Tarakan, Kepulauan Riau, Palembang, Ternate, Manado dan atau daerah yang menggunakan kapal penumpang tradisional.

Dirjen Tonny menyebutkan sebenarnya sudah sejak lama Ditjen Hubla memberlakukan penggunaan life jacket selama berlayar sesuai dengan Telegram Dirjen Hubla Nomor 167/PHBL2011 tanggal 21 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa untuk kapal penumpang tradisional, setiap pelayar (termasuk penumpang) wajib menggunakan baju penolong (life jacket) selama pelayaran.

Selanjutnya, Dirjen Hubla juga meminta kepada seluruh nakhoda menjalankan kewajibannya selama pelayaran, antara lain dalam:

1. Menginformasikan secara terus-menerus tentang keadaan cuaca perairan sekitar selama pelayaran, perkiraan cuaca ketibaan, dan perkiraan waktu tiba;
2. Mengarahkan kapalnya untuk berlindung pada tempat perairan yang aman pada saat kondisi cuaca buruk;
3. Memastikan awak kapal melaksanakan dinas jaga dengan baik terutama melihat kondisi penumpang dan kapalnya dalam keadaan aman selama dalam pelayarannya;
4. Menggunakan dan mengaktifkan semua sarana navigasi, sarana radio komunikasi, serta perangkat pemantau cuaca yang ada di atas kapal seoptimal mungkin dalam rangka keselamatan pelayaran;
5. Berlayar menggunakan kecepatan aman.

“Sedangkan bila berada dalam keadaan darurat, kapal diwajibkan meminta pertolongan kepada semua kapal yang ada di sekitarnya dan kapal yang berlayar di sekitar lokasi kecelakaan wajib memberikan pertolongan,” tegas Tonny dalam rilis yang diterima, Jumat (6/1/2017).

Di samping itu, menurut Tonny, dalam keadaan darurat kapal-kapal wajib menginformasikan kepada stasiun radio pantai untuk kemudian stasiun radio pantai berkewajiban menyiarkan berita marabahaya kepada seluruh stasiun penerima. Lebih lanjut, kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh awak kapal adalah melaksanakan proses evakuasi seluruh penumpang jika terjadi keadaan darurat.

/detik

Post Author: Come To Lake Toba

You know my name but not my story

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *