Siapa Saja Pengurus Otorita Danau Toba?

MEDAN-Pemerintah pusat telah membentuk kepengurusan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa-siapa saja yang duduk dalam kepengurusan tersebut. Bahkan, terkesan struktur ini sengaja dirahasiakan.

SekretarisDaerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga mengatakan, dari informasi yang diterima susunan pengurus Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sudah ditetapkan.

“Tapi memang kami belum tahu siapa ketuanya karena belum menerima salinannya,” ujar Hasban Ritonga di Medan, Rabu (24/8).

Lebih lanjut dikatakan, selain kepengurusan, sampai saat ini juga belum ada kepastian di mana letak kawasan Badan Otorita Danau Toba meskipun sudah ditinjau ke sejumlah lokasi.

Salah satunya di kawasan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang bersedia memberikan lahannya sebesar 500 hektare untuk badan otorita.

“Sejauh ini masih Tobasa yang bersedia memberikan tanahnya seluas 500 hektare. Tapi soal lokasi itu belum ada kepastian karena masih dalam proses,” ujarnya lagi.

Rencananya, di lokasi Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba akan dibangun resor untuk kawasan wisata.

Selain itu juga akan dibangun eco tourism. Hingga saat ini juga sudah ada tiga pengusaha lokal asal Medan yang berniat untuk membangun kawasan tersebut dan sudah bertemu Presiden Joko Widodo.

Sementara Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat ditemui di Jakarta kemarin tidak berkomentar banyak, bahkan terkesan tertutup. Saat ditanya, Arief hanya senyum-senyum saja.

Namun saat Arief Yahya menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba (KKPDT) 20-21Agustus lalu, dia mengatakan, susunan struktur badan otorita tersebut sudah terbentuk.

“Sudah ditetapkan strukturnya. Kalau orangnya enggak usah dulu. Itu organisasi biasa kok ,” ujar Arif.

Namun, yang jelas badan otorita nanti hanya mengelola kawasan di lahan 500 hektare saja. “Saat ini baru ditetapkan tanahnya.

“Kami sedang membuat masterplan untuk daerah 500 hektare dan sekelilingnya,” kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Elisa Marbun juga mengaku, sampai kemarin, susunan pengurusan organisasi badan tersebut belum mereka terima.

“Katanya memang sudah, tapi belum kita terima. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Disinggung soal kabar yang menyebutkan ketua Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba bukan dari masyarakat Batak, Elisa Marbun tidak membantahnya.

“Informasinya memang seperti itu. Ada pertimbangan menempatkan profesional dan bukan orang Batak untuk meminimalisasi adanya kecemburuan sesama orang Batak nantinya. Kalau untuk wakil bisa saja nanti dari orang Batak,” ujarnya.

Sementara itu, pelaku pariwisata di Sumut, Maruli Damanik mengatakan, tak mempersoalkan siapa saja yang menjadi ketua dan masuk dalam struktur kepengurusan badan otorita tersebut.

Namun yang terpenting bisa menjadikan Danau Toba sebagai destinasi impian yang dikelola secara profesional sesuai harapan semua pihak.

“Siapapun ketuanya dan siapa saja struktur di dalamnya, bagi kami yang penting dapat mengembangkan pariwisata Danau Toba, harus sesuai harapan kita semua. Apakah dia dari kalangan profesional, tokoh adat maupun pelaku industri pariwisata, yang penting dapat menjadi lokomotif untuk badan otorita itu,” paparnya.

Selain itu juga mampu merangkul masyarakat lokal sehingga tidak hanya menjadi penonton saja. Sudah saatnya masyarakat bisa menjadi pelaku pariwisata dan bagian dari pengembangan Danau Toba.

“Makanya harapan kita seluruh kebijakan yang dikeluarkan badan otorita nantinya harus menguntungkan banyak pihak dan harus mendapatkan keuntungan yang banyak bagi masyarakat,” ujarnya.

pojoksatu.id

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *