Kemenkeu Usulkan Skema Bagi Hasil Kelola Pariwisata Danau Toba

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginginkan pengelolaan pariwisata Danau Toba tidak tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah mengusulkan untuk membuat dasar hukum melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Menkeu Mardiasmo mengatakan, pihaknya mengusulkan agar dalam aturan Perda tersebut ada aturan yang menyebutkan skema bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Nanti kalau bisa, ada juga dana bagi hasilnya, keuntungan lah dari hasil pengelolaan Danau Toba itu ke Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kan itu di wilayahnya mereka. Memang seperti itu seharusnya,” ucapnya saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, penerapan ini dilakukan karena pemerintah sudah memetik pelajaran dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Saat ini kisruh pengelolaan wilayah pariwisata antara BP Batam dengan Pemda setempat masih terus bergulir.

“Seperti badan pengelolaan misalnya Borobudur, Prambanan itu kan juga gitu, jadi enggak ada tumpang tindih kewenangan. BP Batam itu dengan Pemda-nya masih ramai terus. Itu harus dari awal Perpres-nya seperti itu maka di dalam badannya ada tumpang tindih kewenangan,” tuturnya.

Adapun bentuk sistem bagi hasil pengelolaan Danau Toba tersebut agar Pemda setempat juga turut merasakan hasil dari pengelolaan pariwisata di wilayahnya. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa merasakan haknya dan mendapatkan keadilan.

“Supaya ya sama enak, fair kan. Selama ini kan kalau dikelola Pemda masuknya ke Pemda. Kan enggak ada Badan Otorita. Sehingga dia masuk sebagai pengarah tapi ada hasil yang sebagian masuk. Karena kan yang kita atur di sana kan ada ketua otoritas ada Menteri Kemaritiman, Menteri Pariwisata, Gubernur Sumatera Utara, nah semua kan bisa dibagi semuanya diatur semuanya,” sebut dia.

Meski demikian, Mardiasmo menyebutkan besaran dana bagi hasil tersebut masih akan diatur bersama dengan beberapa pihak terkait.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba pada 1 Juni. Berdasar Perpres ini, susunan organisasi Otorita Danau Toba terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Sumber:http://economy.okezone.com

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *