Butuh Rp 50 Miliar Rumahkan Pekerja Aquafarm

Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyatakan, Danau Toba harus zero Keramba Jaring Apung (KJA) baik dari perusahaan dan usaha perorangan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Menko Maritim Luhut Panjaitan yang sebelumnya menjabat Menkopulhukam saat mengunjungi Danau Toba yang tidak ada lagi toleransi tapi harus diselesaikan secara bermartabat.
“Danau Toba harus zero KJA. Meski izin perusahaan Aquafarm hingga tahun 2027, namun itu bukan harga mati dan bisa buat pendekatan serta solusi pada pihak investor. Lagipula ini negara kita, jadi bukan mereka yang menentukan,” ujarnya kepada wartawan, di Medan, Minggu (31/7) malam.

Dijelaskannya, tentang rencana aksi menuju zero KJA akan mencari solusi karena terkait 2 ribu orang jumlah tenaga kerja yang ada di Aquafarm dan 1200 orang yang menjadi petani tambak.

“Jadi memang ini tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi perlu ada solusi dan kebijakan menuju zero KJA karena ini bukan hal yang gampang,” akunya.
Menurut Rapidin, pihaknya optimis dalam 3 tahun hingga 4 tahun Danau Toba sudah bisa zero KJA. Begitu pun tetap menanti dana dari pemerintah pusat dan Pemda seluruh kawasan Danau Toba untuk menyiapkan pencapaian tersebut. “Anggaran yang kita miliki terbatas. Padahal harus ada dana sekitar Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar untuk merumahkan tenaga kerja baik dari Aquafarm dan petani tambak di Danau Toba sebelum mereka mendapatkan pekerjaan lain,” ucapnya.

Untuk itu, tambah Rapidin, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan menunggu untuk ditindaklanjuti. Karena sebagai satu dari 10 destinasi wisatawan di Indonesia, Danau Toba harus bersih dari keramba sehingga dapat mendorong wisatawan berkunjung ke seluruh kawasan Danau Toba. “Tujuan kita Danau Toba harus bersih dari keramba. Meski memang mereka sudah lama mencari nafkah dari perairan Danau Toba ini. Jadi memang perlu penanganan secara manusiawi,” kata Rapidin.

Diungkapkannya lagi, keberadaan keramba memang paling banyak berada di Kabupaten Samosir yakni Aquafarm dan petani tambak. Diperkirakan ada sekitar 822 keramba atau sekitar 200 ton pakan yang dibuang ke Danau Toba. Sehingga ini menjadi polusi dan sempat terjadi banyak ikan mati di Haranggaol karena kekurangan oksigen.”Kalau sudah zero KJA, maka Danau Toba telah bersih sehingga wisatawan diprediksi akan bertambah ke Danau Toba,” ucapnya.

Anggota DPRD Sumut asal Dapil Samosir Sopar Siburian menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk zero KJA di Danau Toba. “Kita mendukung ini, karena air Danau Toba sudah sangat tercemar. Sebab dengan adanya KJA dapat mengurangi keindahan Danau Toba sehingga wisatawan malas datang,” katanya.

Ketua Komisi B ini menambahkan memang program zero KJA membawa dampak terhadap penghasilan masyarakat sekitar kawasan Danau Toba. Untuk itu, ini perlu didata oleh pemerintah melalui Badan Otorita kemudian mereka diberi dana sosial. (yuni naibaho)

Sumber:http://www.medanbisnisdaily.com

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *