Wapres JK: Kelola Pariwisata Pakai Hukum Adat

Pemanfaatan lokasi pariwisata di Indonesia belum bisa maksimal untuk menarik wisatawan asing. Lantaran, masyarakat setempat yang abai pada masalah lingkungan, khususnya kebersihan. Hukum adat bisa berperan untuk penegakan masalah lingkungan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan standar kebersihan itu memang bisa subjektif. Warga lokal bisa saja menganggap sudah bersih. Tapi, wisatawan dari Jakarta bisa menganggap kebersihannya masih kurang.

“Apalagi standart kebersihan orang Jepang. Padahal kita ingin tarik orang Jepang,” ujar JK yang menghadiri musyawarah masyarakat adat Batak di tepi danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, kemarin (30/7).

Cara pandang yang sama juga soal kuliner. Dia menyebutkan beberapa masakan tradisional juga perlu menyesuaikan dengan lidah turis asing.  “Kita tidak bisa memaksa orang memakan makanan yang tidak mereka suka,” ujar dia.

Dia menyebut prinsip dasar pariwisata itu sebenarnya jualan keindahan. Dalam konteks Indonesia, keindahan lokasi wisata itu sudah diberikan oleh alam. Hanya, alam itu harus dipelihara dengan baik. “Hutan harus dihijaukan lagi. Keanekaragaman hayati juga harus dijaga,” kata JK.

Dia mencontohkan danau Toba. Wisatawan asing tidak akan mau lagi datang ke Toba kalau air limbah dari hotel di buang ke danau. Masyarakat yang rumahnya di tepi danaupun tidak boleh buang limbah. “Kalau perlu pakai hukum adat. Jadi, siapa buang limbah kena hukum adat,” tegas JK.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa pemerintah punya aturan untuk mengakomodir hukum adat untuk pelestarian lingkungan. Misalnya dalam  kaitan menjaga hutan agar tetap bisa lestari dan masyarakat adat bisa menghuninya.

“prinsipnya, dari presiden dan wapres, bagaimana hutan bisa berarti dan bermanfaat serta mensejahterakan masyarakat,” kata dia.

Effendi Simbolon, tokoh masyarakat Batak, menyebutkan masyarakat memang perlu punya andil dalam pengelolaan pariwisata. Tentu dengan kemampuan yang mereka miliki. “Pemerintah jelas harus perhatian lebih,” kata dia.

Usai musyawarah itu JK dan rombongan sempat menabur benih ikan di danau toba. Penaburan benih itu sebagai simbol untuk pelestarian lingkungan danau tersebut.

Sumber:http://www.jawapos.com

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *