KJA di Danau Toba, Problem atau Solusi?

Rini Ozikhawa Nainggolan menilai sama saja dong tetap ada KJA (Keramba Jaring Apung) di danau Toba.
Kalau KJA memang mau dibersihkan, tidak harus ada pengecualian. Lagipula masyarakat yang tinggal di pinggir danau Toba mendapatkan penghasilan dari KJA. Jika KJA dibersihkan, apakah apakah pemerintah memberikan pekerjaan baru?

“Kan agar masyarakat yang tinggal di pinggir danau Toba mempunyai penghasilan tetap?” tanya Rini Ozikhawa Nainggolan.

Ishak Badri AF pun bilang kalau KJA memang dilarang dan mau dbersihkan, ya dbersihkan semua. Jangan pakai pengecualian! Itu sama saja namanya tebang pilih. Namanya juga aturan, ya semuanya dong (diterapkan -red). Ini kok pakai pengecualian! Apa jadinya negara Indonesia kalau semua aturan harus pakai kecuali?

“Misalnya, ada aturan dari pmerntah untuk penggusuran para pedagang. Maka mereka akan digusur kecuali mereka membayar upeti. Jadi, ya tidak digusur. Begitulah ya!” sindir Ishak Badri AF.

Menurut Amat S. Kom, sejatinya seluruh anak bangsa terkhususnya warga Provinsi Sumatera Utara perlu bahu-membahu bersama pemerintah dalam proses mengembalikan keindahan dan keelokan danau Toba seperti sedia kala. Namun permasalahannya sampai saat ini belum ada tindakan konkrit yang benar-benar mujarab dalam proses perbaikan kawasan wisata danau Toba.

“Banyak hal yang perlu dibenahi untuk memajukan wisata di Danau Toba. Baik dari pembenahan pelestarian alam maupun kenyamanan pengunjung, kata Amat S. Kom.

“Itu namanya enggak adil, pemerintah berarti kurang cerdas,” kata Fery Andika. Sebab, keramba warga yang berada di danau Toba tersebut akan dibersihkan sementara KJA tidak! Apa bedanya dengan keramba milik warga? Ternyata pemerintah kurang cerdas. Kalau memang keramba-keramba itu merusak ekosistem dana Toba, ya dibersihkan saja.

“Termasuk juga KJA tanpa terkecuali. Dasar pemerintah! Bukannya melindungi warganya sendiri, malah lebih melindungi perusahaan orang asing. Dasar pemerintah lebih mementingkan orang asing daripada rakyatnya!” tuding Fery Andika.

Karnan Ginting menyarankan agar peraturan daerah (perda) yang terkait keberadaan KJA dilaksanakan secara bijaksana dan transparan, khususnya dalam pengutipan retribusi bagi yang khusus membudidayakan KJA secara komersial atau yang diatur dengan standar kapasitas dan pakan yang tidak mencemari air dan lingkungan.

“Kutiplah retribusi untuk PAD APBD (Pendapatan Asli Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bukan untuk pribadi si pejabat. Sekali lagi, KJA harus dipastikan tidak mencemari air dan merusak lingkungan hidup, sekaligus bersikap transparan dalam mengelola kontribusi PAD-nya.

“Dan jangan lupa CSR (Corporate Social Responcibility) untuk masyarakat setempat,” saran Karnan Ginting.

Ferry berkata, kalau memang ingin membersihkan KJA di Danau Toba, jangan ada pengecualian. Sudah jelas keberadaan KJA membuat masyarakat di sekitaran Danau Toba tidak nyaman dan merusak ekosistem. Semua KJA yang ada di danau Toba melanggar aturan. Akan tetapi kalau melanggar aturannya, masalah adalah di rembang patih (uang).

Bisa saja perusahaan KJA dari dalam dan luarnegeri membayarnya. Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, jika memang Bapak peduli dengan danau Toba demi kepentingan generasi yang akan datang, jangan pakai pengecualian untuk membersihkan KJA di danau Toba.

“Masyarakat Sumatera Utara sudah lama menginginkan keindahan danau yang terbesar di Asia Tenggara itu indah. Tunjukkan kerja nyata bapak,” pinta Ferry.

Sumber:http://www.medanbisnisdaily.com

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *