Jelang Kedatangan Presiden Jokowi, Bupati Simalungun Kirim Aparat Bersihkan KJA Warga

Pembersihan Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun di perairan Danau Toba tepatnya di Dusun Sualan, Desa Sobaganding, Kecamatan Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Pembersihan KJA ini sudah dilakukan sejak Rabu (20/7/2016) lalu, yang akan berlangsung hingga Senin (25/7/2016) nanti. Dalam pembersihan ini, Bupati Simalungun JR Saragih menurunkan 600 TNI dan Polisi di hari pertama pembersihan dan semakin berkurang di hari-hari berikutnya.

“Khususnya di Parapat harus nol dari KJA. Kita akan menata dan hari ini (20/07) 50 persen KJA kita bubarkan (bersihkan) dari Danau Toba. 50 persen lagi untuk mengumpulkan ikannya dan kita kasih batas waktu kepada pemilik sampai tanggal 25/07/2016 KJA harus nol dari Danau Toba ini,” kata JR Saragih saat mendatangi para peternak ikan di dusun Sualan, Kamis lalu.

Program pembersihan KJA di Sualan ini pertama kali diketahui oleh warga Sualan pada Kamis (14/7/2016) ketika Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun, Pardomuan Sijabat datang ke Sualan memberitahukan bahwa KJA di Sualan akan ditertibkan.

Kemudian di hari Rabu (19/7/2016) JR Saragih mendatangi Sualan untuk menyampaikan akan dilakukan pembersihan KJA di Sualan. Menurut warga dalam pertemuan ini mereka belum ada kata sepakat tentang teknis penertiban namun di hari Kamis (20/7/2016) JR Saragih menurunkan TNI dan Polisi yang membuat warga tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

“Bupati datang menyampaikan bahwa keramba kami dibersihkan untuk menyambut kedatangan kedatangan Wakil Presiden Jusuf kalla pada 29 Juli 2016 dan Kedatangan Jokowi pada Agustus, kami belum sepakat teknisya, aparat sudah memaksa kami melakukan pembongkaran,” ujar M Sidabutar, salah seorang warga Sualan.

Tenggang waktu pembersihan KJA ini cukup membuat para warga pemilik KJA kewalahan dan merasa sangat dirugikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun karena mereka masih memiliki investasi dalam KJA tersebut.

“Kami sebenarnya setuju dengan program pembersihan Danau Toba ini. Cuma diberilah waktu buat kami. Jangan langsung main bongkar saja seperti ini,” ujar Berkat Lubis, warga Sualan pemilik KJA.

Kata Berkat mereka tidak mungkin langsung membongkar KJA yang berisi ikan-ikan kecil, karena ikan-ikan kecil tersebut tidak tahu akan mereka jual ke mana.

“Kalau yang masih kecil ikannya, gak mungkinlah kami jual. Makanya diberikanlah kiranya waktu hingga ikan kecil ini siap dipanen,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika memang tidak ada lagi toleransi waktu kepada mereka, ia meminta supaya Pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan ganti rugi atas modal yang mereka keluarkan untuk KJA tersebut.

“Kalau memang tidak bisa lagi. Kami mau diganti rugi. Modal kami sudah masuk Rp 6 Juta per KJA, ini belum biaya pakan yang sudah kami kelurkan untuk ikan-ikan ini,” ujarnya.

Pastor Hilarius Kemit, OFMCap, Direktur JPIC Kapusin Medan, yang mengikuti permasalahan pembongkaran KJA di Sualan, mengkritik kebijakan JR Saragih yang melibatkan TNI dan Polisi dalam penertiban ini. Menurutnya JR Saragih adalah pemimpin pengecut karena tidak melakukan keadilan dalam penertiban KJA

“Pembongkaran yang melibatkan ratusan petugas gabungan personil Polres, Sat Pol PP dan TNI tersebut sungguh menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun dialog dengan masyarakat lokal dan lebih mengedepankan kuasa dan sikap arogan sebagai pemimpin,” ujar Hilarius.

Harusnya kata Hilarius, Masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan, bukan malah mengorbankan masyarakat lokal demi kelestarian dan kelanggengan para investor.

“Investasi terbesar dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan investor dan kemiskinan masyarakat lokal. Semoga dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan besar pemasok limbah ke Danau Toba kita saksikan ditutup secara permanen dan dituntut bertangungjawab untuk memulihkan kelestarian Danau Toba yang telah tercemar akibat ulah mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Pardomuan Sijabat saat bertemu dengan Crisma A. Albandjar, Staf Khasus Kepala Staf Kepresidenan yang mendapat pengaduan warga terkait adanya tindakan pembersihan KJA ini, seperti ketakutan saat dicecar pertanyaan oleh Crisma atas tindakannya kepada KJA warga di Sualan tersebut.

Pertanyaan Crisma terkait kenapa dilakukan pembersihan kepada KJA warga tanpa solusi? tidak bisa dijawab Pardomuan. Dia terlihat pucat dan terkesan menutup-nutupi apa yang terjadi dimasyarakat kepada Crisma.

Sumber:http://medan.tribunnews.com

Post Author: Come To Lake Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *